Kumpulan Soal

Soal IPA

Read More

Administrasi PAI MTs

Silabus MTs.

Read More

AD/ART KKM

KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH

 ( KKM )

    MTs. YPH PPD NW Pancor

MOTTO

DARI MADRASAH, UNTUK MADRASAH DAN BERSAMA MADRASAH MENCERDASKAN  ANAK BANGSA.

 

VISI

TERBENTUKNYA MADRASAH MANDIRI, KOMPETITIF DAN PROFESIONAL

MISI

1.     Menciptakan iklim madrasah yang kreatif, inovatif dan memiliki daya saing

2.     Menjadikan madrasah yang unggul dan diminati masyarakat.

3.     Mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.

4.    Mengembangkan managemen madrasah mandiri, terpadu dan profesional.

ANGGARAN DASAR

KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH

YAYASAN PENDIDIKAN HAMZANWADI PONDOK PESANTREN DARUNNAHDLATAIN NW PANCOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PEMBUKAAN

Dengan rahmat dan ridlo Allah SWT.

Didorong oleh keinginan yang luhur dan didasarkan atas rasa tanggung jawab bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Madrasah Tsanawiyah sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan pendidikan dasar memegang peranan penting dalam menyukseskan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di madrasah harus terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.

Bahwa untuk meningkatkan peran serta dan mutu madrasah diperlukan wadah yang dapat digunakan sebagai bengkel dan motor penggerak laju perkembangan madrasah sehingga madrasah akan lebih mandiri, kreatif, inovatif dan mampu menjawab tantangan jaman. Salah satu wadah yang tepat yaitu kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKM)

Mendasarkan kenyataan di atas dan keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. Kep/E/341/82 tentang pembentukan KKM, maka dibentuk kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor  kabupaten Lombok Timur dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/6//PP.00.01/17/2016 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN.

Pasal 1

Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat KKM adalah badan yang membina hubungan kerja sama secara koordinatif antara Madrasah Tsanawiyah dilingkungan kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 2

Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah YPH PPD NW Pancor berkedudukan di Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

DASAR, LANDASAN DAN TUJUAN.

Pasal 3

KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 4

KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor bertujuan :

1.      Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa madrasah dalam program pendidikan dan pembelajaran.

2.      Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif warga madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

3.      Menciptakan suasana dan kondisi madrasah yang demokratis, edukatif, transparan dan Islami dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat.

BAB III

BENTUK, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 5

KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor merupakan badan/organisasi yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW Pancor di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 6.

Peran yang dijalankan KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor adalah :

1.      Sebagai koordinator komunikasi edukatif dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah.

2.      Sebagai pendukung, baik yang berwujud pemikiran, tenaga maupun materi dalam penyelengaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah.

3.      Sebagai mediator antara madrasah dengan Pemerintah, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan berbagai pihak terkait dalam bidang pendidikan.

Pasal 7

Fungsi KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor adalah :

1.      Perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan pendidikan secara terpadu dan terprogram sesuai dengan pedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.      Pelaporan yaitu melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan dan program kerja yang telah dilakukan secara koordinatif.

BAB IV

TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

1.      Pembina KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur c/q Kasi Pendidikan Madrasah .

2.      Kepengurusan KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dua orang sekretaris, satu orang bendahara dan Anggota-anggota.

3.      Pengisian jabatan yang lowong dipilih dan ditentukan dalam rapat pleno.

4.      Mekanisme pembentukan, serah terima dan pelantikan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1.      Anggota KKM adalah seluruh Madrasah Tsanawiyah Swasta.(MTs.S) di lingkungan NW se-kabupaten Lombok Timur yang berafiliasi ke YPH PPD NW Pancor

2.      Untuk memperlancar kegiatan di tingkat kecamatan maka dibentuk pengurus KKM tingkat kecamatan

3.      Ketentuan tentang pengurus KKM Kecamatan diatur dalam peraturan KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 10

Atribut KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor meliputi : logo Kemenag, Logo YPH PPD NW Pancor pakaian/seragam dan perlengkapan administrasi/tata persuratan

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11

1.      Musyawarah terdiri dari : Musyawarah KKM Kabupaten dan Musyawarah Luar Biasa.

      2.      Rapat-rapat terdiri dari :

a.   Rapat kerja

b.   Rapat pleno.

c.   Rapat pengurus harian.

d.   Rapat koordinasi.

3.   Ketentuan tentang musyawarah dan rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

QUORUM DAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1.      Musyawarah dan rapat kerja dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah pengurus dan koordinator wilayah.

2.      Rapat pleno dianggap sah apabila dihadiri ½ lebih satu dari jumlah pengurus dan koordinator wilayah.

3.      Rapat pengurus harian dianggap sah apabila dihadiri ½ lebih 1 dari jumlah pengurus harian.

Pasal 13

1.      Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

2.      Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dicapai secara musyawarah dan mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 14

Keuangan KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor diperoleh dari :

1.      Bantuan dari pemerintah kabupaten

2.      Kementrian Agama.(Kanwil Dan Kandepag)

3.      Anggota KKM se-lingkungan YPH PPD NW Pancor

4.      Bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat.

5.      Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

1.      Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam musyawarah KKM dan atas persetujuan dari pengurus dan koordinator wilayah.

2.      Perubahan dilakukan karena :

a.       Diketahui adanya isi Anggaran Dasar yang menyimpang dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.      Diperlukan penyesuain akibat perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi nasional/regional/lokal.

3.      Perubahan dianggap sah apabila telah disahkan dalam musyawarah KKM.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang ditetapkan dalam musyawarah atau rapat-rapat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

Anggaran Dasar KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam musyawarah KKM.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH

YPH PPD NW PANCOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

Anggaran Rumah Tangga KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor disusun berlandaskan pada Bab XI pasal 16 Anggaran Dasar KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor

Pasal 2

Kode Etik

Menyadari sepenuhnya akan kedudukan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan negara serta agama maka perlu ditetapkan kode etik pengurus KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor sebagai berikut :

1.      Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

2.      Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.      Tidak menyalahgunakan jabatan kedudukan wewenang dan amanah yang diberikan.

4.      Menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan/keputusan yang telah di tetapkan.

5.      Berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan

6.      Bersikap adil, jujur, terbuka dan dinamis.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 3

Masa Bhakti Kepengurusan

1.      Masa bakti kepengurusan ditetapkan selama lima tahun sejak tanggal ditetapkannya kepengurusan KKM oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur.

2.      Jabatan ketua KKM maksimal dua kali periode (masa bhakti)

Pasal 4

Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor terdiri dari :

a.       Ketua.

b.      Wakil Ketua

c.       Sekretaris I

d.      Sekretaris II

e.       Bendahara I

f.       Anggota.

Pasal 5

Tugas Dan Wewenang Pengurus

Tugas dan wewenang pengurus KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor secara umum adalah :

1.      Melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada AD dan ART serta program kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus KKM.

2.      Melaksanakan keputusan musyawarah dan rapat kerja KKM.

3.      Menyusun program kerja dan rencana strategis (RENSTRA) KKM.

4.      Mengatur dan mengelola keuangan KKM secara terbuka dan akuntabel.

5.     Mengadakan koordinasi dengan pemerintah, Kementrian Agama, dan pihak ketiga dalam bidang pendidikan.

6.      Membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir masa jabatan.

Pasal 6

Mekanisme Pemilihan Kepengurusan.

1.      Kepengurusan dipilih dari dan oleh anggota KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor melalui tim formatur.

2.      Tim formatur terdiri dari unsur pengurus KKM, Kementrian Agama, Pokjawas, KKM Kecamatan dan perwakilan anggota.

3.      Pemilihan dilakukan secara demokratis dan diupayakan dengan cara musyawarah menuju mufakat.

4.      Apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak dengan cara voting

5.      Pengurus KKM terpilih dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Kandepag YPH PPD NW Pancor untuk dikukuhkan dengan surat keputusan

6.      Serah terima jabatan antara kepengurusan lama kepada kepengurusan baru dilakukan setelah pelantikan

BAB III

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7

Musyawarah

1.      Musyawarah KKM adalah kekuasaan tertinggi organisasi.

2.      Musyawarah KKM diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam kurun waktu 5 tahun

3.      Peserta Musyawarah KKM terdiri dari : pengurus harian, Korwil, perwakilan anggota, Unsur Depag, Pokjawas dan peninjau

4.      Musyawarah luar biasa dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan oleh quorum.

5.      Tugas musyawarah KKM :

a.       Menyempurnakan dan atau merubah AD dan ART apabila dipandang perlu.

b.      Menyusun program kerja untuk waktu 3 tahun.

c.       Memberikan pertanggung jawaban kepada anggota KKM tentang pelaksanaan kegiatan dan keuangan selama Tiga tahun.

Pasal 8

Rapat Kerja

1.      Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.

2.      Peserta rapat kerja terdiri dari pengurus harian dan korwil.

3.      Tugas rapat kerja adalah :

a.       Menetapkan petunjuk pelaksanaan AD/ART KKM.

b.      Menyusun program kerja untuk jangka waktu 1 tahun

c.       Mengevaluai pelaksanaan program kerja dan memberikan laporan pertanggung jawaban.

Pasal 9

Rapat Pleno.

1.      Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan.

2.      Tugas rapat pleno adalah :

a.       Merencanakan pelaksanaan kegiatan program kerja semester

b.      Melaksanakan pergantian pengurus bila terjadi kekosongan jabatan atau bila dianggap perlu.

Pasal 10

Rapat Pengurus Harian

1.      Rapat pengurus harian diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan

2.      Tugas rapat pengurus harian adalah :

1. Merencanakan pelaksanaan program kerja bulanan
2. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan.

Pasal 11

Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi antara KKM dengan Depag, Dinas Pendidikan atau pihak terkait diadakan secara insidentil sesuai kebutuhan dan permasalahan yang ada.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilaksanakan dalam musyawarah KKM

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam keputusan yang dikeluarkan dan tidak boleh bertentangan  dengan AD dan ART KKM MTs. YPPH PPD NW Pancor.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar yang telah ditetapkan oleh pengurus KKM dan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pancor, Selong Lombok Timur

Pada tanggal  : .........................2016

           Mengetahui,                                                     Pengurus KKM MTs. YPH PPD NW Pancor

         Kasi Pendidikan Madrasah                              Ketua                                  Sekretaris

       Drs. FAUZAN AZIMA.                  H. HAMDAN, M.Pd            MULIYADI, S.Pd.

       NIP.195911201991031001                       NIP.196912311994031015    NIP. 197501012005011005

Read More